Banality of Evil: Dari Eichmann hingga Elite Politik Indonesia
Konsep banality of evil lahir bukan dari ruang kuliah, melainkan dari ruang sidang. Pada 1961, filsuf Hannah Arendt meliput pengadilan Adolf Eichmann, birokrat Nazi yang bertanggung jawab atas deportasi jutaan Yahudi ke kamp kematian. Yang mengejutkan dunia bukanlah kebrutalan Eichmann, melainkan banalitasnya. Ia tidak tampak kejam, tidak fanatik, bahkan tidak membenci korbannya. Ia hanya berulang kali berkata: “Saya menjalankan tugas sesuai aturan.”
Dari sinilah Arendt menyimpulkan bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah modern tidak selalu dilakukan oleh monster, melainkan oleh manusia biasa yang berhenti berpikir secara moral. Kejahatan tidak selalu lahir dari niat jahat, tetapi dari kepatuhan tanpa nurani.
Enam dekade kemudian, pola ini tidak hilang. Ia justru semakin canggih.
Korupsi sebagai Rutinitas, Bukan Penyimpangan
Di Indonesia, banality of evil tampak jelas dalam praktik korupsi sistemik. Kasus-kasus besar, dari mega proyek infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, hingga skandal dana sosial, memperlihatkan pola yang sama: tidak ada satu aktor tunggal yang merasa bersalah.
Setiap orang hanya “menjalankan peran”.
-
Pejabat menandatangani karena prosedur.
-
Legislator menyetujui karena kompromi politik.
-
Aparat hukum menunda karena pertimbangan stabilitas.
-
Publik diberi narasi bahwa semua ini “kompleks”.
Korupsi tidak lagi dianggap pengkhianatan terhadap rakyat, melainkan risiko jabatan. Di titik ini, kejahatan berhenti terasa sebagai kejahatan. Ia berubah menjadi administrasi.
Hukum yang Menjadi Alat Normalisasi
Banality of evil semakin berbahaya ketika hukum tidak berfungsi sebagai penjaga moral, tetapi sebagai tameng kekuasaan. Penegakan hukum yang selektif, hukuman ringan bagi pelaku besar, dan kriminalisasi kritik menciptakan pesan sosial yang jelas: keadilan dapat dinegosiasikan.
Dalam banyak kasus, persoalan bukan lagi benar atau salah, melainkan siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan. Ketika hukum kehilangan daya etiknya, kejahatan tidak perlu disembunyikan. Ia cukup dilegalkan.
Elite Politik dan Bahasa Pembenaran
Elite politik memainkan peran sentral dalam memelihara banalitas kejahatan. Narasi pembangunan, investasi, dan stabilitas nasional kerap digunakan untuk membungkam pertanyaan moral. Proyek yang merusak lingkungan disebut “strategis”. Konflik kepentingan disebut “keniscayaan politik”. Kritik publik dicap sebagai ancaman bagi negara.
Di sini, bahasa menjadi alat pemutihan. Kejahatan tidak dibantah, hanya diganti istilahnya.
Dimensi Global: Kekuasaan Tanpa Wajah
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam skala global, banality of evil terlihat dalam skandal elite internasional, termasuk jaringan kejahatan finansial, eksploitasi manusia, dan relasi gelap antara kekuasaan dan modal. Negara berkembang seperti Indonesia sering berada dalam posisi rentan, ditekan oleh kepentingan geopolitik dan korporasi multinasional.
Kesepakatan yang merugikan rakyat dijual sebagai keharusan global. Ketimpangan dianggap harga kemajuan. Di sinilah kejahatan lintas negara bekerja tanpa perlu kekerasan. Cukup melalui kontrak dan diplomasi.
Bahaya Terbesar: Masyarakat yang Terbiasa
Yang paling mengerikan dari banality of evil bukanlah para pelaku, melainkan masyarakat yang mulai kebal. Ketika publik lelah marah, sinis terhadap keadilan, dan menganggap ketidakadilan sebagai nasib, kejahatan mencapai tahap paling stabil.
Diam kolektif menjadi bentuk persetujuan paling efektif.
Penutup
Dari Eichmann hingga elite modern, banality of evil selalu bekerja dengan cara yang sama: menghilangkan rasa bersalah melalui rutinitas, bahasa, dan sistem. Ia tidak membutuhkan kebencian. Ia hanya membutuhkan manusia yang berhenti berpikir dan berhenti takut pada pertanggungjawaban moral.
Bangsa yang membiarkan kejahatan menjadi biasa sedang membangun kehancurannya sendiri secara rapi dan sah. Karena kejahatan yang paling sulit dilawan bukan yang paling kejam, melainkan yang telah menjadi kebiasaan.
