Kripto Menurut Hukum Di Indonesia Dan Menurut Pendapat Ulama Dalam Hukum Islam

Di Indonesia, perdagangan kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Bappebti mengatur dan mengawasi perdagangan kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pada tahun 2018, Bappebti mengeluarkan regulasi yang mengklasifikasikan kripto sebagai barang komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang terdaftar di Indonesia. 

Aturan Perdagangan Kripto di Indonesia: 

1. Bappebti sebagai Pengawas

Bappebti berperan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto yang sah melalui Bursa Berjangka. Mereka memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 

2. Peraturan 2018 

Pada 2018, Bappebti menetapkan bahwa kripto bisa diperdagangkan di Indonesia, tetapi hanya sebagai komoditas. Artinya, kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya sebagai barang yang diperdagangkan. 

3. Regulasi KYC (Know Your Customer) 

Platform perdagangan kripto yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti prosedur KYC untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme.

4. Kripto Tidak Diterima Sebagai Mata Uang Sah 

Meskipun kripto dapat diperdagangkan di Indonesia, kripto tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang diakui oleh negara sebagai alat pembayaran resmi. 

5. Pajak 

Transaksi kripto juga dikenakan pajak. Pada 2022, pemerintah Indonesia mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap transaksi jual beli kripto. Transaksi ini dikenakan PPN sebesar 11%, dan PPh final atas keuntungan penjualan sebesar 0,1%. 

Risiko Hukum

Meskipun diizinkan untuk diperdagangkan, perdagangan kripto tetap membawa risiko. Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan masih terus berkembang membuat para pelaku pasar perlu waspada terhadap perubahan hukum yang dapat memengaruhi aktivitas perdagangan kripto di Indonesia. 

Perdagangan Kripto Menurut Pendapat Ulama Islam 

Pandangan para ulama Islam mengenai perdagangan kripto bervariasi, dan tergantung pada interpretasi masing-masing terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Secara umum, ulama membahas isu ini dalam konteks halal atau haram berdasarkan hukum Islam yang mengatur jual beli, gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan keabsahan aset yang diperdagangkan.

Pandangan Ulama tentang Perdagangan Kripto: 

1. Tantangan Gharar (Ketidakpastian) Salah satu masalah utama yang diangkat oleh ulama terkait kripto adalah gharar, yaitu ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dalam transaksi. Karena harga kripto sangat volatil dan bisa berubah drastis dalam waktu singkat, beberapa ulama berpendapat bahwa perdagangan kripto mengandung unsur gharar, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan transaksi dilakukan dengan informasi yang jelas dan pasti. 

2. Sifat Kripto yang Tidak Berwujud 

Uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dianggap oleh beberapa ulama sebagai aset yang tidak berwujud, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya sebagai objek transaksi dalam Islam. Dalam fiqih Islam, jual beli harus dilakukan dengan barang yang jelas wujudnya. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa kripto masih dapat diperbolehkan jika ia dianggap sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan. 

3. Pandangan Positif dari Ulama yang Mendukung

Beberapa ulama, seperti yang ada dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2019, mengakui bahwa kripto bisa diperjualbelikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, mereka juga mengingatkan agar transaksi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. 

4. Risiko Riba dan Investasi yang Tidak Halal 

Beberapa ulama juga mengkhawatirkan bahwa transaksi atau investasi kripto bisa terhubung dengan riba (bunga) atau kegiatan yang tidak halal. Hal ini biasanya terjadi jika kripto digunakan dalam sistem yang terhubung dengan leveraged trading (perdagangan dengan menggunakan utang) atau jika ada unsur interest-bearing dalam transaksi. Oleh karena itu, beberapa ulama lebih berhati-hati terhadap jenis perdagangan kripto yang melibatkan mekanisme seperti itu. 

 

5. Fatwa MUI tentang Kripto (2019)

Pada tahun 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kripto tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran (karena dianggap mengandung ketidakpastian atau gharar yang tinggi), tetapi masih bisa diperdagangkan sebagai komoditas. MUI memandang bahwa perdagangan kripto yang memiliki nilai dan tidak melibatkan unsur gharar atau spekulasi yang berlebihan, dapat dibenarkan dalam perspektif syariah.  *

Kesimpulan:

Menurut Hukum di Indonesia: Perdagangan kripto di Indonesia diatur oleh Bappebti dan dianggap sah sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan transaksi kripto dikenakan pajak. - *

Menurut Pendapat Ulama Islam: Pandangan ulama tentang perdagangan kripto berbeda-beda. Beberapa ulama menganggap bahwa kripto dapat diperjualbelikan selama transaksi tidak melanggar prinsip syariah, sedangkan yang lain khawatir dengan adanya unsur gharar (ketidakpastian) danriba. Secara umum, kripto dianggap lebih baik diperdagangkan sebagai komoditas daripada digunakan sebagai alat pembayaran.

IA.